BPKP Evaluasi Anggaran Lima Sektor Prioritas Kalbar untuk Tahun 2025

Pontianak – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat mengumumkan bahwa cakupan evaluasi perencanaan dan anggaran pada tahun 2025 akan diperluas untuk mencakup lima sektor prioritas. Evaluasi yang sebelumnya hanya terbatas pada sektor pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting pada 2024, kini melibatkan sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan peningkatan ketahanan pangan.
Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, mengungkapkan bahwa evaluasi ini mencakup anggaran yang lebih besar pada tahun 2025. Pada 2024, total anggaran yang dievaluasi mencapai Rp6,69 triliun, dengan Rp1,11 triliun di antaranya difokuskan pada evaluasi sektor-sektor strategis.
Evaluasi Risiko Sektor Stunting dan Kemiskinan
Rudy M. Harahap menyampaikan bahwa hasil evaluasi pada 2024 menunjukkan sektor stunting memiliki risiko ketidakefektifan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 15,54%. Angka ini berdampak pada pencapaian kinerja makro penanganan stunting yang masih rendah di Kalimantan Barat. Oleh karena itu, sektor stunting membutuhkan mitigasi risiko dengan melakukan revisi pada rencana dan anggaran yang telah ditetapkan agar hasilnya lebih optimal.
Sebaliknya, sektor pengentasan kemiskinan menunjukkan hasil yang lebih baik, dengan risiko ketidakefektifan yang lebih rendah yaitu hanya 2,69%. Hal ini berimbas pada capaian kinerja makro yang lebih baik di sektor tersebut.
Lima Sektor Prioritas dalam Evaluasi Tahun 2025
Untuk tahun 2025, evaluasi BPKP akan mencakup lima sektor strategis, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan peningkatan ketahanan pangan. Rudy menyebutkan bahwa evaluasi ini akan mempertimbangkan relevansi rencana dan anggaran pemerintah daerah dengan delapan Quick Win dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Quick Win tersebut mencakup program pemberian makan siang dan susu gratis, cetak lahan pertanian, renovasi sekolah, hingga peningkatan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Tujuan Evaluasi: Meningkatkan Efektivitas Program Prioritas
Melalui evaluasi komprehensif ini, BPKP berharap dapat meningkatkan fokus perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan efektivitas program-program strategis, terutama dalam sektor-sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
Rudy menambahkan bahwa BPKP akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan keberhasilan program-program prioritas yang telah ditetapkan, guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat secara menyeluruh.
Dengan adanya evaluasi yang lebih terfokus, diharapkan anggaran yang dialokasikan untuk sektor-sektor ini dapat memberikan hasil yang optimal dan berdampak positif bagi pembangunan daerah serta pencapaian tujuan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.